Publikasi

Policy Brief

Kajian dan rekomendasi kebijakan bidang kerja sama ekonomi dan investasi yang disusun oleh kedeputian.

Semua Ekonomi - Pertanahan Ekonomi dan Investasi - Perpajakan Investasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kerja Sama Internasional Kerja sama ekonomi Perdagangan Internasional Perizinan Berusaha Tata Kelola Digital

Kerja Sama Internasional|21 September 2026

Is Marriage Between Mitigation and Adaptation Necessary? (A Case Study of Asean-8 Countries)

Selama dua dekade terakhir, dampak negatif yang ditimbulkan oleh perubahan iklim terus mengalami pergeseran ke tingkat yang cenderung ekstrem. Tingkat kerentanan yang terus meningkat atas pergeseran tersebut mengakibatkan efek domino berupa turut meningkatnya tuntutan implementasi atas aksi mitigasi maupun adaptasi di wilayah ASEAN-8 (Indonesia, Kamboja, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand dan Vietnam). Dari hasil analisis, disimpulkan bahwa “marriage” antara mitigasi dan adaptasi memiliki potensi yang luas untuk menjadi alternatif penyelesaian urgensi pengimplementasiannya di wilayah ASEAN-8. Di Indonesia sendiri, kesinambungan antara aksi mitigasi dan adaptasi dapat dicapai melalui sinergitas kebijakan dan pembiayaan yang terbentuk melalui kolaborasi pemerintah Indonesia melalui pembentukan kelompok kerja yang terdiri dari Kementerian Lembaga terkait.

Amanda Izumi Azalia · 1 menit baca

Kerja sama ekonomi|21 September 2026

Pax Silica vs. WAICO: Pemanfaatan Persaingan Geopolitik dalam Pengembangan AI Indonesia

Persaingan AI global antara Amerika Serikat (AS) melalui Pax Silica dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melalui WAICO telah berkembang dari kompetisi teknologi menjadi kompetisi pembentukan arsitektur tata kelola AI global. Dihadapkan pada dilema polarisasi antara dua kekuatan besar tersebut, disertai dengan risiko yang muncul dengan adanya dua inisiatif tersebut, Indonesia perlu merancang strategi untuk mengoptimalkan pembangunan AI nasional tanpa mengurangi otonomi strategis maupun prinsip politik luar negeri Bebas Aktif. Berdasarkan analisis dengan menggunakan 5 Whys, akar masalah yang didapati adalah belum adanya strategi transisional untuk mengamankan akses teknologi global dalam membangun AI Nasional, tanpa mengurangi otonomi strategis Indonesia maupun menggeser posisi polugri Bebas-Aktif. Berdasarkan hasil analisis dengan MCDA, Indonesia perlu menerapkan Calibrated Dual Track Engagement Strategy, yaitu mengoptimalkan peran sebagai Founding Member WAICO sekaligus memperkuat kerja sama bilateral dengan AS pada sektor-sektor prioritas serta mengevaluasi keterlibatan yang lebih luas dalam Pax Silica maupun Joint Statement on AI Opportunity (JS on AI). Dalam hal ini, Kemenko Perekonomian bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian ESDM, dan K/L terkait lainnya perlu bersinergi untuk menyelaraskan strategi Calibrated Dual-Track Engagement dengan pembangunan AI nasional.

Putri Larasati Widhiasih, Fabya · 1 menit baca

Ekonomi dan Investasi - Perpajakan|17 September 2026

EVALUASI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN INSENTIF INVESTASI PMA PASCA PENERAPAN PAJAK MINIMUM GLOBAL (Pembelajaran Implementasi PMK Nomor 136 Tahun 2024)

Implementasi Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 telah mengubah pola kebijakan insentif investasi Indonesia. Ketentuan tarif pajak efektif minimum sebesar 15 persen berpotensi mempengaruhi manfaat insentif yang awalnya dapat menurunkan beban Pajak Penghasilan (PPh), khususnya bagi kelompok perusahaan multinasional yang tercakup GMT. Di sisi lain, investasi Indonesia tetap tumbuh, akan tetapi terdapat perbedaan perkembangan antara Penanaman Modal Asing (PMA) secara agregat dan investasi pada sektor prioritas. Pada 2025, PMA hanya tumbuh sekitar 0,1 persen, sementara investasi hilirisasi tumbuh 43,3 persen dan 73,5 persen di antaranya berasal dari PMA. Kondisi tersebut tidak selalu menunjukkan pengaruh GMT terhadap PMA, tetapi memberikan efek perlunya evaluasi yang lebih terarah tentang efektivitas fasilitas investasi pasca penerapan GMT. Policy brief ini mengidentifikasi belum adanya kerangka penyesuaian desain insentif yang secara eksplisit menghubungkan dampak GMT, biaya fiskal, dan substansi ekonomi investasi. Melalui pendekatan deskriptif, analisis 5 Whys, dan Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA), mengahasilkan kebijakan yang direkomendasikan yaitu reformasi bertahap dan terarah melalui GMT Impact Assessment, peninjauan regulasi, dan desain ulang selektif terhadap fasilitas investasi.

Deny Kurniadi Setiawan, M.Ec.Dev. · 9 menit baca

Perdagangan Internasional|17 September 2026

Krisis Appellate Body World Trade Organization dan Optimalisasi Posisi Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Dagang

Sebagai eksportir komoditas strategis (seperti nikel, kelapa sawit, dan biodiesel) yang kerap menjadi pihak dalam sengketa dengan Uni Eropa (UE), Indonesia menghadapi dampak nyata dari situasi ini. Tercatat 81 sengketa melibatkan Indonesia di WTO (15 sebagai Penggugat, 15 sebagai Tergugat, 51 sebagai Pihak Ketiga), dengan setidaknya empat sengketa kunci (DS592 , DS593 , DS616 , dan DS618 ) langsung terdampak oleh mekanisme banding yang tidak berfungsi. Kertas kerja ini mengidentifikasi bahwa akar masalah bukan terletak pada ketiadaan pilihan kebijakan, Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA) dan arbitrase ad hoc berdasarkan Pasal 25 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU) tersedia sebagai alternatif melainkan pada (1) paradoks kepentingan Indonesia yang berbeda arah tergantung posisi hukumnya sebagai “Penggugat” atau “Tergugat” dalam sengketa yang dihadapi, dan (2) belum diterjemahkannya posisi normatif Indonesia dalam agenda reformasi WTO yang lebih luas menjadi sikap operasional yang konsisten dalam sengketa konkret. Temuan terbaru bahkan menunjukkan Indonesia tetap terbuka untuk menempuh arbitrase ad hoc berdasarkan Pasal 25 DSU sebagai cara pragmatis untuk mempertahankan sistem penyelesaian sengketa dua tingkat yang berfungsi di forum Dispute Settlement Body (DSB) pada November 2025 untuk DS616.

Fikri Rinaldi Nasution · 1 menit baca

Perdagangan Internasional|17 September 2026

Ruang Kosong yang Berisiko: Menata Ulang Sikap Indonesia atas Kelumpuhan Appellate Body WTO

Appellate Body (AB) WTO tidak berfungsi sejak Desember 2019 akibat blokade Amerika Serikat, dan hingga kini lebih dari 30 sengketa dagang dunia terjebak sebagai “appeal into the void.” Indonesia menghadapi empat sengketa aktif dengan Uni Eropa (Nikel, Sawit & Biosolar, Stainless Steel, Biodiesel) yang langsung terdampak. Masalah mendasarnya adalah paradoks kepentingan: sebagai Tergugat, kekosongan ini menguntungkan Indonesia; sebagai Penggugat dengan temuan Panel yang menguntungkan, kekosongan yang sama justru merugikan. Indonesia bahkan telah menyatakan tetap terbuka pada arbitrase ad hoc Pasal 25 DSU di forum resmi DSB, namun belum ditindaklanjuti.

Fikri Rinaldi Nasution · 1 menit baca

Kerja Sama Internasional|7 September 2026

Informasi dan Data Sumbat Monitoring Terhambat, Mengawal Komitmen Kerja Sama Ekonomi Internasional

Kelompok Kerja (Pokja) IV Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE) mengemban mandat pemantauan kerja sama ekonomi internasional (KSEI), namun fungsi ini belum optimal. Selama ini, pemantauan progres KSEI dilakukan secara insidental. Kondisi ini menyulitkan Pokja IV memperoleh gambaran utuh mengenai status, cakupan, dan perkembangan komitmen KSEI. Policy brief ini mengidentifikasi empat akar masalah: belum adanya regulasi yang mewajibkan pelaporan data terpusat, ketiadaan SOP pemutakhiran data, sistem data yang masih tersekat (siloed), serta keterbatasan kapasitas SDM pengelola data. Berdasarkan grid analysis, direkomendasikan empat alternatif kebijakan: penerbitan Peraturan Menko tentang kewajiban pelaporan KSEI, Rapat Koordinasi rutin triwulanan, pengembangan dsahboard KSEI terpadu, dan bimbingan teknis bagi focal point K/L. Pengembangan dashboard KSEI terpadu direkomendasikan sebagai langkah yang paling strategis untuk didahulukan (quick wins) oleh Pokja IV Satgas P3-MPPE, sekaligus menjadi kanal implementasi bagi ketiga rekomendasi kebijakan lainnya secara berkesinambungan.

Fikri Rinaldi Nasution/Dinda Agarita · 1 menit baca

Ekonomi dan Investasi - Perpajakan|20 Agustus 2026

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) untuk Investasi Berkualitas (Implikasi penerapan PMK Nomor 112 Tahun 2025 terhadap tata kelola kebijakan fiskal dan investasi)

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) merupakan instrumen penting dalam pengelolaan hubungan perpajakan internasional sekaligus bagian dari ekosistem investasi Indonesia. P3B memberikan kepastian mengenai alokasi hak pemajakan antara negara sumber dan negara domisili, tetapi dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan apabila manfaat perjanjian diperoleh melalui struktur yang tidak mencerminkan substansi ekonomi. Penerbitan PMK Nomor 112 Tahun 2025 memperkuat kerangka penerapan P3B melalui pengaturan beneficial ownership, principal purpose test (PPT), limitation on benefits (LoB), persyaratan kepemilikan, dan pencegahan penghindaran Bentuk Usaha Tetap. Di sisi lain, PPh Pasal 26 meningkat dari Rp46,14 triliun pada 2019 menjadi Rp85,86 triliun pada 2024, sedangkan PMA 2025 mencapai Rp900,9 triliun. Lima sumber utama PMA: Singapura, Hong Kong, Tiongkok, Malaysia, dan Jepang merupakan mitra P3B Indonesia. Temuan tersebut menunjukkan semakin pentingnya tata kelola P3B yang menghubungkan kebijakan perpajakan dengan kebijakan investasi. Analisis 5 Whys, MCDA, uji ambang kritis, dan risk register menghasilkan rekomendasi P3B Risk-Based Policy Intelligence sebagai alternatif utama. Implementasi dilakukan bertahap melalui integrasi data, risk profiling, dan pengembangan evaluasi P3B terintegrasi. Kata kunci: P3B, PPh Pasal 26, PMK 112/2025, treaty abuse, beneficial ownership, investasi, risk-based policy.

Deny Kurniadi Setiawan, M.Ec.Dev. · 10 menit baca

Ekonomi dan Investasi - Perpajakan|24 Juni 2026

MEMBANGUN ARSITEKTUR KEBIJAKAN CUKAI HASIL TEMBAKAU YANG TERINTEGRASI DAN ADAPTIF: Roadmap Kebijakan CHT Nasional 2027–2031

Kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara dan pengendalian konsumsi dan peredaran hasil produksi tembakau. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerimaan CHT meningkat dalam jangka panjang, namun masih terdapat tantangan pada struktur penetapan tarif dan Harga Jual Eceran (HJE), keterjangkauan, pasar ilegal, outcome DBH CHT, serta proses integrasi data dan koordinasi lintas sektor. Hasil analisis 5 Whys dan Multi-Criteria Decision Analysis mengarahkan kebijakan pada kebutuhan reformasi tata kelola CHT yang terintegrasi. Kajian ini merekomendasikan enam langkah reformasi 2027–2031: reformasi tarif dan HJE, keterjangkauan, penindakan hukum berbasis Risiko, DBH CHT berbasis outcome yang akan menghasilkan tata kelola CHT terintegrasi dan reviu kebijakan CHT tahunan. Kata kunci: CHT; tarif; keterjangkauan; rokok ilegal; DBH CHT; tata kelola; roadmap.

Deny Kurniadi Setiawan, Ratih Nokowati · 9 menit baca

Tata Kelola Digital|18 Mei 2026

Kisruh Rating IGRS di Steam: Kesenjangan Implementasi Kebijakan Tata Kelola Digital di Lapangan

Awal April 2026, penerapan sistem rating game Indonesia (IGRS) di Steam menuai banyak protes dari masyarakat. Komdigi mengakui rating yang beredar belum diverifikasi resmi, dan Steam menyebut ada kesalahan teknis. Masalah ini terjadi karena sistem terlalu bergantung pada isian mandiri pengembang tanpa verifikasi yang cukup, ditambah koordinasi antara Komdigi dan Steam yang belum solid. Ke depan, solusi paling realistis adalah mengakui rating IARC sebagai acuan awal, sehingga Komdigi hanya perlu fokus melakukan verifikasi pada kategori tertentu.

Dinda Agarita · 1 menit baca

Kerja Sama Ekonomi Internasional|30 Januari 2026

Policy Brief: Implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia - Australia (IA CEPA)

Hambatan non-tarif, seperti standar produk yang ketat dan keterbatasan kapasitas produksi, masih membatasi daya saing produk unggulan Indonesia di pasar Australia. Kondisi ini menunjukkan perlunya pergeseran strategi dari sekadar liberalisasi perdagangan menuju penguatan fasilitasi perdagangan dan penguatan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi standar pasar Australia. Di sisi lain, IA-CEPA telah berhasil mendorong peningkatan investasi dua arah, baik dari Australia ke Indonesia maupun sebaliknya, terutama di sektor pertambangan. Namun demikian, masih diperlukan strategi yang lebih terarah untuk mengalihkan investasi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan guna mendukung transformasi ekonomi nasional.

Risa Qoni'ah, Lina Ghaida · 1 menit baca

Kerja Sama Ekonomi Internasional|25 Agustus 2025

Menjembatani Mandat RPJMN 2025-2029: Transformasi melalui Akselerasi Aksesi OECD

Pemerintah telah menetapkan keanggotaan Indonesia pada Organisation for Economic Co-operation and Development sebagai agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% dan mendorong perbaikan indikator pembangunan nasional secara bertahap. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini didasarkan pada Perpres 12/2025 dan Perpres 80/2025. Aksesi OECD menempati posisi yang sangat spesifik karena merupakan program di bawah Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang secara eksplisit tercantum sebagai Kegiatan Prioritas RPJMN 2025-2029. Hal ini menjadikan program tersebut sebagai acuan utama yang wajib diadopsi dalam penyusunan Renstra 2025-2029. Policy brief ini memberikan rekomendasi substansial agar Tim Penyusun memformulasikan tiga Indikator Kegiatan Prioritas, mengintegrasikan aksesi OECD ke dalam pilar Arah Kebijakan dan Strategi, memasukkan agenda regulasi, serta menyusun struktur manajemen risiko yang terukur secara holistik.

Ditya Setyowati, Yudith Dewanda Putra, Hanif Kridho Pangantyo · 1 menit baca

Investasi|8 Juni 2025

Menutup Celah Ketidakpastian Perpres BUPM: Mandat RIA dalam Revisi Perpres untuk Investasi Berkualitas

Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres BUPM) belum sepenuhnya menjadi instrumen kepastian hukum bagi investor karena proses penetapan dan revisi bidang usaha masih belum dilandasi standar analitis minimum yang mengikat. Hasil analisis menunjukkan akar masalah paling mendesak adalah tidak adanya payung hukum yang memberi mandat eksplisit kepada Kemenko Perekonomian untuk mewajibkan Regulatory Impact Assessment (RIA) dalam siklus revisi Perpres BUPM. Akibatnya, usulan K/L cenderung berbasis persepsi sektoral, rujukan regulasi yang tersedia, dan negosiasi kepentingan, bukan bukti ekonomi yang terstandar. Dampaknya muncul dalam bentuk ketidakpastian hukum, compliance cost, potensi penundaan investasi, dan proteksi semu bagi Koperasi dan UMKM. Policy brief ini merekomendasikan agar revisi Perpres BUPM memuat klausul wajib RIA sebagai prasyarat pengusulan perubahan bidang usaha, dengan Kemenko Perekonomian sebagai verifikator substansi analitis. Untuk menjaga implementasi yang cepat, klausul tersebut perlu didukung oleh SOP RIA, template analisis, dan mekanisme monitoring pasca penerbitan Perpres.

Nadya Permata Putri, Ika Akbarwati, Nanang Rafii', Rizky Kurniati · 1 menit baca

Ekonomi - Pertanahan|18 April 2025

DARI SERTIPIKAT MENJADI ASET PRODUKTIF: Percepatan Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Kawasan

Keberhasilan Program Reforma Agraria saat ini tidak cukup diukur dari redistribusi dan legalisasi aset, tetapi juga dilihat dari kemampuan tanah yang telah menjadi hak masyarakat untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2023 telah ditegaskan pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria sebagai salah satu strategi Reforma Agraria. Akan tetapi, tantangan utama masih terletak pada keterhubungan antara penataan asset (asset reform) dan penataan akses (access reform). Sensus Pertanian 2023 mencatat bahwa dari 27,80 juta petani pengguna lahan pertanian sebanyak 17,25 juta merupakan petani gurem, menunjukkan kuatnya keterbatasan skala usaha. Di sisi lain, Penataan Akses Reforma Agraria tahun 2023 menjangkau 113.737 kepala keluarga dari target 114.900 kepala keluarga, dan target 2024 meningkat menjadi 232.100 kepala keluarga. Bukti di Kabupaten Pasaman Barat juga menunjukkan hanya 871 sertipikat redistribusi tanah atau 7,79 persen dari sertipikat periode 2009–2018 yang telah dibebani hak tanggungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan sertipikat belum otomatis berubah menjadi modal produktif. Persoalannya bukan semata-mata keterbatasan program, melainkan belum terintegrasinya data penerima dan aset, kesesuaian tata ruang, pengembangan usaha, pembiayaan, infrastruktur, pendampingan, dan pasar. Policy brief ini merekomendasikan Penataan Akses Reforma Agraria Terintegrasi Berbasis Kawasan melalui integrasi program lintas sektor dengan orientasi pada peningkatan produktivitas dan pendapatan penerima. Implementasi dilakukan secara bertahap selama 2024–2027, dengan indikator utama berupa peningkatan pendapatan, produktivitas, usaha aktif, akses pembiayaan produktif, dan keterhubungan pasar. Kata kunci: reforma agraria; penataan akses; aset produktif; tata ruang; pemberdayaan ekonomi; kawasan.

Deny Kurniadi Setiawan, M.Ec.Dev. · 8 menit baca

Perizinan Berusaha|5 Februari 2025

URGENSI REFORMASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI REVISI PP NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Peningkatan investasi merupakan prasyarat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dengan perizinan berusaha sebagai salah satu instrumen penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala pada proses pendaftaran, pembayaran PNBP/retribusi, persetujuan teknis, serta belum optimalnya dampak terhadap formalisasi usaha, pembiayaan, investasi, penerimaan negara, dan penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan evaluasi terhadap pemerataan akses, efisiensi, efektivitas, dan kemudahan implementasi, revisi menyeluruh PP 5/2021 menjadi pilihan kebijakan yang direkomendasikan untuk memperkuat kepastian hukum dan kemudahan berusaha.

Ika Akbarwati, Nadya Permata Putri, Nanang Rafii M., Rizky Kurniati Ritonga · 1 menit baca

Perdagangan Internasional|17 Januari 2025

Policy Brief: Analisis Pemberlakuan Safeguard dengan Pembatasan Impor oleh India untuk Produk Metallurgical Coke (Kokas Metalurgi)

Pemerintah India menerbitkan Notification No. 44/2024-2025 pada 26 Desember 2024 yang memberlakukan kebijakan safeguard berupa pembatasan kuota impor low ash metallurgical coke. Kebijakan tersebut diterapkan kepada sejumlah negara eksportir, termasuk Indonesia, melalui mekanisme kuota impor dan otorisasi impor dari DGTR. Kebijakan ini berpotensi memberikan dampak negatif terhadap Indonesia sebagai salah satu eksportir utama kokas metalurgi dunia, mengingat India merupakan salah satu pasar utama ekspor produk HS 2704 Indonesia. Di sisi lain, kebijakan pembatasan impor tersebut juga menuai keberatan dari pelaku industri baja dan Ministry of Steel India karena dikhawatirkan dapat mengurangi pasokan kokas metalurgi berkualitas tinggi, meningkatkan biaya produksi, serta menurunkan daya saing industri baja India. Berdasarkan kondisi tersebut, Policy Brief ini membahas alasan penerapan safeguard kuota impor oleh India, dampaknya terhadap ekspor Indonesia, serta langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi kebijakan pembatasan impor tersebut dan menjaga keberlanjutan ekspor kokas metalurgi Indonesia ke pasar India.

Irwan Sinaga, Erns Saptenno, Dian Pratiwi, Flavianus D. Melsasail, Cizelia Fesalica · 1 menit baca

Kerja Sama Ekonomi Internasional|16 Desember 2024

Percepatan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan melalui Joint Task Force dan Program AZEC

Pemerintah Indonesia tengah berupaya melakukan transisi energi guna menjaga pertumbuhan ekonomi dan memperkuat ketahanan energi nasional. Upaya tersebut sejalan dengan inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC) yang bertujuan untuk mengejar target Net Zero Emission (NZE). Sebagai tindak lanjut, dibentuklah Joint Task Force transisi energi antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Jepang, dan Bank Jepang. Melalui Expert Group Meeting (EGM) dilakukan pemantauan perkembangan dan keberlanjutan program kerja sama transisi energi. Dalam implementasinya, ditemukan berbagai permasalahan di tingkat operasional yaitu hambatan struktural yang memerlukan kebijakan. Oleh karena itu, direkomendasikan akselerasi penyelesaian regulasi tarif, koordinasi pembiayaan hijau, dan pengawalan inisiatif proyek baru yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, dan JBIC.

Prasetiawan, Ditya Setyowati, Lintang Azizah Citradila · 1 menit baca